Satgas Sapu Bersih Pungli

Satgas Sapu Bersih Pungli atau biasa disebut Saber Pungli,

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016, Presiden membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.

“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden.

Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

Sederhanakan Perizinan di Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terkait perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun, Presiden masih mendengar adanya keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.

“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap Presiden.

Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.


SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Call Center 193 / 0812-1313-2
0856-8880-881 / 0812-1313-23
info@saberpungli.polkam.go.id

-----------------------------------

Aplikasi ini bukan aplikasi resmi dari pemerintah.
Pihak pengembang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan penyedia konten.
Bertujuan untuk memudahkan pengguna untuk mengaksesnya. Clean Sweep Task Force Extortion or so-called Saber extortion,

Eradication of bribery (extortion) very seriously pursued by the government of President Joko Widodo. In a coordination meeting with governors from across Indonesia in the State Palace, Thursday, October 20, 2016, the President talked about concrete steps to eradicate extortion at all levels of public service.

Extortion have too long been allowed to happen may have been a distinctive culture in public services in Indonesia. Do not want this continues, the President Joko Widodo made it clear to his staff in the region to align with the central government step in efforts to combat extortion in Indonesia.

"Extortion is already many years and we assume it is a normal thing, we are permissive to the illegal payments. I therefore invite the governors to talk about concrete steps talking extortion. Not only the affairs of the ID card, not just the affairs of the certificate, not only in port affairs, the office, even in Sumah sick. Any matters relating to unauthorized charges should be our shared eliminate. With the integration of extortion operation that we expect this to be effective, "said the President.

In the presence of the governor, the President reminded that the spirit of the eradication of extortion not lie in the amount of loss caused, but rather on the cultural roots to be removed.

The President also reminded, extortion not only a small impact on the poor quality of public services. If it is left alone, eventually also spread to the wider again. Extortion also weaken national competitiveness.

Simplify Licensing in the Region
On the occasion, President Joko Widodo give special attention related to the licensing in the area. Licensing facilities for investors is one of the Indonesian government's efforts to be competitive in the ease of doing business compared to other countries. However, the President still hear their complaints related to illegal payments during the licensing process takes place.

"Licensing is also still a lot of that flight to extortion, which impede the flight of investment in the region. I want to say because it is under the authority of governors, regents and mayors. If this trend continues, ease of doing business index rating will still be far away, "the President said.

Therefore, to prevent bureaucracy that is too long, the President hoped that all forms of licensing that there can be more simplified. Therefore, the central government's efforts to socialize Indonesia as an investment-friendly country that will not be successful if not supported by the local government.


WILD BROOM CLEAN LEVY
Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Call Center 193 / 0812-1313-2
0856-8880-881 / 0812-1313-23
info@saberpungli.polkam.go.id

-----------------------------------

This app is not an official application from the government.
The developer has no affiliation with the content provider.
Aims to facilitate users to access them.